UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

Diunggah oleh : Fitri Ayu Maslakah

NIM : (51703050015)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

P E R S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.       bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b.      bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c.       bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d.      bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e.       bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1.      pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;

2.      ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.      Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2.      Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3.      Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4.      Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5.      Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6.      Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7.      Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8.      Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9.      Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10.  Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11.  Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12.  Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13.  Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14.  Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsi-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

     Pasal 3

1.      Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

2.      Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

  Pasal 4

1.      Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2.      Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

3.      Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4.      Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1.      Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

2.      Pers wajib melayani Hak Jawab.

3.      Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

1.      memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

2.      menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

3.      mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

4.      melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

5.      memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1.      Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

2.      Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1.      Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.

2.      Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

1.      yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

2.      minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.      peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga Negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1.      Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2.      Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.       melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

b.      menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

c.       memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

d.      mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

e.       memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

f.       mendata perusahaan pers;

3.      Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a.    wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b.    pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c.    tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4.      Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5.      Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6.      Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7.      Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

a.    organisasi pers;

b.    perusahaan pers;

c.    bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1.      Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2.      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a.    Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b.    menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1.      Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2.      Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3.      Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1.      Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2.      Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1.      Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang KetentuanketentuanPokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2.      Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan TerhadapBarang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR

Edy Sudibyo

Peraturan Pemerintah

1.      Peraturan pemerintah no. 49 tahun 2005 tentang pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing.

2.      Peraturan pemerintah no. 40 tahun 2007 tentang perusahaan umum (perum) lembaga kantor berita ANTARA.

3.      Peraturan pemerintah no. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

4.      Peraturan pemerintah no. 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

Peraturan Regulator

1.      Peraturan dewan pers nomor 1/peraturan-DP/II/2010 tentang standart kompetensi wartawan.

2.      Surat keputusan dewan pers nomor 14/SK-DP/VII/2011 tentang penetapan persatuan wartawan Indonesia (PWI) pusat sebagai Lembaga penguji kompetensi wartawan.

3.      Pedoman pemberitaan media siber

4.      Pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran.

ANALISA

Pasal (4) ayat (2)

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pemberedelan, penyensoran, pelanggaran, hak atas informasi, pers yang berbadan hukum menunjukan bahwa isu atas pers dan kebebasan pers pada saat undang-undang ini dibuat lebih mengedepankan persoalan atas hak untuk mendirikan perusahaan pers, hak untuk mengemukakan pendapat, dan ha katas informasi. Sementara itu, ketika hari ini kita berhadapan dengan media digital sejumlah persoalan memang mengalami pergeseran. Hal ini seperti dalam sejumlah kasus yang kemudian muncul dan mengakibatkan aspek hukum yang baru. Persoalan keterbukaan informasi misalnya. Di era information society seperti yang terjadi saat ini, informasi merupakan komoditas utama. Kebutuhan atas informasi meningkat cukup signifikan dan menjadi kebutuhan primer masyarakat. Pada titik inilah dibutuhkan equilibrium bahwa di tengah-tengah kebutuhan informasi masyarakat yang sedemikian tinggi dan kewajiban badan public dalam menyediakan informasi ada kesepakatan yang membuat ekosistem media digital teteap berjalan seimbang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya Undang-undang keterbukaan Informasi Publik. Di satu sisi undang-undang ini menjadi jaminan atas informasi public dan di sisi lain undang-undang ini menjadi payung hukum bagi lembaga public dalam menjalankan fungsinya dalam menyediakan informasi dan menghindari sengketa informasi.

Di era digital ini berita di media cetak pun masih ada yang di sensor. Contohnya saja ada berita kecelakaan dan ada korban. Di situ korban kecelakaan di sensor, tidak di lihatkan bagaimana keadaan si korban. Di situ Cuma di jelaskan lewat penjelasan yang berupa tulisan. Tidak hanya di media cetak, media elektronik ada juga yang di sensor. Lalu bagaimana dengan peraturan yang sudah tertera di undang-undang tentang pers. Masih banyak yang belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.